TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Kalangan pengusaha dan petani sawit di Jambi kompak mendukung pemerintah menolak kebijakan sepihak Amerika Serikat melarang impor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia.
Mereka menilai itu akal-akalan terkait persaingan dagang. Kendati demikian, mereka meminta pemerintah mengambil langkah yang diperlukan.
“(Larangan) itu bagian persaingan dagang,” kata Karimuddin, Ketua GAPKI Cabang Jambi, Senin (13/2). Menurut Muhammad, Ketua Asosiasi Petani Sawit Jambi, sejak lama Amerika Serikat bertindak sepihak mengeluarkan kebijakan proteksi industri biofuel dalam negerinya.
“Kasus ini juga sudah pernah dibawa ke WTO,” kata Muhammad. Namun keduanya belum bisa memprediksi imbasnya terhadap pendapatan petani. Selain belum diberlakukan, pasar ekspor komoditas sawit dan turunannya tersebar merata.
Namun demikian, mereka tetap meminta pemerintah melakukan langkah antisipasi, termasuk melakukan stabilisasi harga sawit melalui dana pajak ekspor jika memang nantinya ada imbas dari kebijakan itu.
“Ini saatnya pemerintah menunjukkan perhatiannya kepada petani sawit,” kata Muhammad. Menurutnya pemerintah selama ini mengutip pajak ekspor CPO sebesar 20 persen.
Seperti diketahui pada tanggal 27 Januari 2012, pemerintah Amerika Serikat menerbitkan Notice of Data Availability Environmental Protection Agency’s (NODAEPA).
Isinya menegaskan, produk CPO Indonesia tidak masuk produk berkelanjutan, alias tidak ramah lingkungan. Pemerintah Amerika Serikat per 28 Februari 2012 menutup impor CPO Indonesia buat bahan bakar biofuel.
Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA) menetapkan standar penghematan emisi 20 persen. Sedangkan CPO Indonesia hanya 17 persen. Artinya CPO bukan bahan baku biodiesel yang ramah lingkungan. Keluarnya notifikasi ini juga dilatarbelakangi keberatan Greenpeace.
Sebelumnya ketentuan serupa juga dikeluarkan Uni Eropa. Mereka menetapkan default emisi saving CPO sebesar 35 persen. Kendati mendukung pemerintah, GAPKI dan Asosiasi Petani Sawit di Jambi juga mendesak pemerintah merumuskan kebijakan yang memungkinkan komoditas sawit dan CPO dalam negeri tetap berdaya saing.
Mereka minta pemerintah meninjau ulang pembatasan kapasitas angkut CPO, memperbaiki infrastruktur jalan dan sebagainya. “Sehingga membantu mempertahankan harga saing sawit dan CPO,” sebut Karimuddin.
Apalagi belakangan seiring turunnya permintaan CPO dunia, harga CPO dan tandan basah sawit (TBS) juga mengalami penurunan. Bahkan, sejumlah petani di Tanjab Timur sempat mengeluhkan harga beli TBS di tingkat petani hanya Rp 700 per kilogram.
Ironisnya, berdasarkan Kajian Ekonomi Regional Jambi, 2011-IV, indeks produksi kelapa sawit meningkat 11,21 persen dibanding triwulan sebelumnya. Meski tren penurunan harga CPO dan TBS tak terelakkan yakni turun, masing-masing 4,45 persen dan 2,10 persen menjadi Rp 6.930 per kilo, dan TBS Rp 1.475 per kilo.
Soal dampak, baik Muhammad dan Karimuddin belum bisa memprediksi. Selain belum diberlakukan, Amerika Serikat juga bukan tujuan utama ekspor CPO. Pasar terbesar masih Asia dan Timur Tengah, termasuk di dalamnya India dan Cina. Andil  ekspor komoditas minyak, lemah dan sayuran baru 11,76 persen dari keseluruhan ekspor Jambi, karet masih terbesar.
Persoalannya, ekspor ke Amerika Serikat pada 2011-IV trennya memang naik yakni 14,63 persen. Meski masih di bawah torehan Jepang dan Cina, masing-masing 19,3 persen dan 16,34 persen. (ags)

Sumber : tribunjambi.com