Presiden SBY saat menyadap karet didampingi Ani Yudhoyono, di Desa Niaso, Muaro Jambi, Kamis (22/9).

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Tanaman karet (Hevea braziliensis)  boleh jadi sudah seratusan tahun dibudidayakan di Provinsi Jambi. Tapi bukan berarti itu membuat tata niaganya berpihak kepada petani yang berujung pada meningkatnya taraf hidup.

Tanpa menafikan upaya yang sudah dilakukan Pemprov Jambi dalam sektor ini, tapi menurut akademisi Universitas Jambi, DR Syurya Hidayat pemerintah juga perlu melakukan langkah lain. Bukan sekadar memberi subsidi atau bantuan bibit untuk replanting.

Menurut Syurya, ada dua soal utama dalam menangani karet sehingga kesejahteraan petani terdongkrak. “Dua hal itu adalah mengenai tata niaga dan industri hilir,” sebutnya mengawali perbincangan dengan Tribun, Selasa (20/12) sore.

Mengenai tata niaga, ia menilai masih adanya oligopoli yang muaranya merugikan petani.  Praktik itu utamanya dilakukan para tengkulak yang membeli secara langsung karet produksi petani atau yang bermain di pasar lelang.

“Kalau saya punya saran, pemerintah harus memiliki BUMD yang bisa menampung karet petani. Dengan begitu petani akan mempunya lebih banyak pilihan,” ulasnya seraya mengatakan sejauh ini pemain di tata niaga karet masih dipegang segelintir orang.

Lebih jauh dari itu, ia menilai bila perlu BUMD itu juga menjadi pemain di industri hilir. Bila tidak, Pemprov Jambi harus bisa menarik investor untuk membangun industri hilir di Jambi.

Data BPS Provinsi Jambi menunjukkan, bahwa ditengah produksi karet Jambi sekitar 271 ribu ton lebih, jumlah  perusahaan pengolah karet di Jambi masih minim. Hingga 2009, BPS mencatat baru ada 2 perusahaan berskala kecil dan 9 perusahaan skala besar.

Apa yang dipaparkannya sejalan dengan pemaparan Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Jambi sebagaimana yang dimuat di websitenya. Disbun menyebutkan peluang industri hilir tersebut berasal dari lateks yang antara lain bisa diolah menjadi karet busa, sarung tangan, kondom, peralatan medis dan lain sebagainya.

“Industri komoditi karet ini belum ada di Provinsi Jambi, oleh karena itu harga produk yang ditawarkan mempunyai prospek yang cukup kedepan baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri,” demikian salah satu isi di website Disbun.

Syurya Hidayat mengapresiasi, apa yang telah dilakukan Pemprov terhadap petani karet selama ini. Mulai dari bantuan bibit ataupun peremajaan karet.
Hanya saja ia menilai, kendati petani diberikan subsidi tetap saja hal itu dinikmati oleh tengkulak atau industri hilir. Kata dia, yang terpenting adalah meningkatkan produksi getah karet dan membenahi tata niaganya. Sehingga, karet rakyat benar-benar ikut menopang perekonomian Jambi. (wan)

Sumber : tribunjambi.com