Sidang pleno III lanjutan pada hari kedua ini merupakan sesi penyusunan pengurus/rapat formatur, setelah menyelesaikan sesi pemilihan ketua umum tadi malam (15/5) pukul 21.30 sampai 23.30 WIB, yang membuahkan kesepakatan dari seluruh peserta muslub yaitu memilih O.K M Irfan Ikhlas sebagai Ketua Umum SP-Bun PTPN VI (Persero) yang baru.

Usai sidang pleno III  lanjutan, kegiatan dilanjutkan dengan sidang paripurna II yaitu pengesahan pengurus baru yang dihasilkan dalam rapat formatur. Selama dalam kegiatan penyusunan formasi tersebut Sidang yang langsung dipimpin oleh ketua umum yang baru ini berlangsung dengan tertib dan penuh keakraban.

Pada sesi ini juga dilakukan penyerahan petaka dari ketua majelis persidangan kepada ketua umum SP-Bun yang baru.

Sidang berakhir dan ditutup pada pukul 10.00 WIB. Acara penutupan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan dan mars SPBUN kemudian penyampaian kata sambutan dari ketua umum yang lama dan baru selanjutnya penyerahan cinderamata kepada ketua umum SPBUN yang lama, M Amin Sembiring.

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI -

Turunnya harga ini menurut Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) lantaran permintaan dari RCC mulai melambat. “Harga turun secara perlahan-lahan, turunnya tidak langsung drastis. Akhir April kemarin harganya Rp 29.800 per kilogram, Senin (14/5) harganya Rp 28.200,” kata Sekretaris Eksekutif  Gapkindo Hatta Arifin ketika ditemui di kantornya, di Talang Banjar, Selasa (15/5).

Penurunan harga karet ini diperkirakan berlangsung selama Mei ini, sebabnya persedian stok karet di Cina masih banyak. Cina mengurangi membeli karet di Indonesia. Hal ini mempengaruhi harga karena karet Jambi lebih banyak diekspor ke Cina.

“Persediaan stok karet itu kemungkinan habis pada Mei, selepas itu harga karet akan merangkak naik lagi sebab permintaan mulai stabil di Cina,” ujarnya.

Bisa juga pengaruhnya dengan penguatan mata uang Jepang terhadap dolar. Karena kondisi pasca-gempa Jepang pada beberapa waktu yang lalu. Sementara ekonomi di Eropa belum ada pertumbuhan ekonomi yang baik sama sekali.
Yang menggembirakan dari hasil misi dagang Gapkindo, pengusaha ban yang terbesar di antaranya Bridgestone, Good Year, Michelin dan lainnya, tetap komitmen membeli karet Jambi. Mereka mengganggap kualitas kondisi karet Jambi masih konsisten, dalam artian kualitasnya masih bagus. Sebab itulah, lanjutnya, pihaknya tidak terlalu khawatir apabila karet tidak dibeli orang.

Penurunan harga karet, secara otomatis berimbas pada petani karet. Menurutnya, harga karet yang ideal pada posisi Rp 30 ribu per kg. Dengan harga itu, petani cukup senang.

Harga karet yang disebutkannya ini merupakan harga karet di tingkat perusahaan, beda lagi dengan harga karet di tingkat petani. Untuk harga karet di tingkat petani 50 persen dari harga yang berlaku sekarang dan itu pun tergantung pada kualitas karet tersebut.
Pihaknya selalu mengimbau kepada petani agar menjual karet dengan kualitas yang bagus, jangan lagi beranggapan menjual karet dengan memperhatikan beratnya sebab meski karet itu berat tapi kualitasnya tidak bagus harga juga murah.

Namun, di tingkat petani sudah mulai memperhatikan kualitas karet itu. Kualitas karet sudah mulai membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saat ini kadar karet yang kotor hanya 18 persen saja yang paling tinggi, ada juga sekitar 4 hingga 6 persen saja yang kotor.

Disinggung soal produksi karet kering atau crumb rubber mengalami kenaikan, misalnya pada Januari, produksi karet sebesar 23.034 ton, pada Februari produksi sebesar 24.705 ton dan pada Maret produksi karet 26.786 ton. Meski produksi meningkat tetap saja penjualannya menurun. (dry)

Sumber : tribunjambi.com

Muslub berlangsung di Pangeran Beach hotel Padang, Sumatera Barat. Sesuai dengan jadwal, acara yang dimulai pukul 09.00 WIB ini diawali dengan lagu-lagu kebangsaan serta mars SPBUN dilanjutkan dengan penyampaian laporan ketua panitia, kata-kata  sambutan dari Ketua umum SPBUN, Direktur Utama PTPN VI dan Kepala Disnakertrans Sumatera Barat.

Dalam kesempatan tersebut pengurus SP-Bun tingkat perusahaan PTPN VI, M Amin Sembiring selaku Ketua Umum didampingi sekretarisnya O.K M Irfan Ikhlas menyerahkan cinderamata kepada Kadisnakertrans Sumbar, Syofyan dan Direktur Utama PTPN VI (Persero), Iskandar Sulaiman.

Sampai dengan berita ini diturunkan, yakni siang ini pukul 13.30 WIB seluruh peserta Muslub III sedang mengikuti jalannya sidang pleno. Sesuai dengan jadwal, sidang hari ini akan berlangsung sampai pukul 23.00 WIB malam ini usai sidang pleno III yaitu pemilihan Ketua Umum Periode 2012-2017.

]]> http://ptpn6.com/sumbar/pelaksanaan-muslub-iii-sp-bun-ptpn-vi-dibuka/feed/ http://ptpn6.com/pressrelease/moratorium-gambut-bermasalah/ http://ptpn6.com/pressrelease/moratorium-gambut-bermasalah/#comments Tue, 15 May 2012 01:59:52 +0000 admin http://ptpn6.com/?p=1378 JAKARTA: Nyaris setahun sudah moratorium izin hutan primer dan lahan gambut diberlakukan di Indonesia. Namun, sejumlah persoalan masih banyak yang terserak terutama lambannya penuntasan tata kelola hutan, inkonsistensi produk hukum, hingga hilangnya kawasan hutan moratorium.

Sedari awal, sejumlah pelaku industri kehutanan memang tak pernah yakin moratorium hutan akan mampu menjamin penyelesaian sejumlah masalah akut yang menggelayuti sektor kehutanan nasional. Implementasi moratorium izin pengusahaan hutan dianggap hanya mengebiri keberlanjutan dunia usaha.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)Purwadi Soeprihanto menuturkan kebijakan moratorium izin di hutan primer dan lahan gambut nyatanya turut mempersulit pengusaha dalam memeroleh izin di hutan produksi.

Menurut Purwadi, tumbukan kepentingan pemerintah pusat dan daerah merupakan biang keladi karut-marutnya proses perizinan pengusahaan hutan. Tumpang tindih izin pengelolaan hutan kian menjadi isu lumrah sejak berlakunya otonomi daerah.

Purwadi menilai pertumbuhan industri kehutanan terus merangkak lambat. Ironis memang, mengingat melimpahnya hasil hutan yang seharusnya dapat digarap di kawasan hutan nusantara seluas 130,68 juta hektar.Namun, hingga kini hanya 5 juta ha area hutan tanaman yang telah tergarap dalam dua dekade terakhir.

Pemerintah pusat, seru Purwadi, harus berani mendesak pejabat daerah untuk tidak memberikan izin pinjam pakai pada suatu kawasan sebelum persoalan tata kelola hutan benar-benar rampung sehingga penataan batas kawasan hutan pun menjadi lebih jelas.

Data dari Ditjen Planologi Kemenhut mencatat hingga kini sudah ada 282 perusahaan perkebunan yang berada dalam kawasan hutan produksi seluas 4 juta hektar, Selain itu, 629 perusahaan pertambangan yang memanfaatkan kawasan hutan produksi seluas 3,6 juta ha.

Selain itu, Nanang menilai pemerintah juga perlu merapikan sejumlah regulasi yang keberadaannya bertumbukan satu sama lain. “Setiap sektor mempunyai regulasi sendiri-sendiri, jadi wajar saja kalau selama ini sering bertabrakan. Konflik kebijakan ini lah yang membuat industri kehutanan tidak menguntungkan,” ungkapnya.(msb)

Sumber : bisnis.com

Kelima lembaga sertifikasi itu diantaranya PT Agung Mutu Lestari, PT Sucofindo (persero), PT TUV NORD Indonesia, PT TUV Rheinland Indonesia, dan PT SAI Global Indonesia.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Gamal Nasir mengatakan hasil sidang Komisi ISPO pada 10 Mei 2012 telah diputuskan untuk memberikan pengakuan (approved) kepada lima lembaga sertifikasi (LS) tersebut.

“Kelima lembaga sertifikasi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana Permentan No. 19/2011. Untuk menjamin konsistensi penilaian oleh LS tersebut, maka Komisi ISPO akan melakukan pengawasan secara berkala [surveillance] dan sewaktu-waktu,” jelasnya.

ISPO merupakan suatu kebijakan Kementrian Pertanian untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen pemerintah untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.

Gamal menuturkan perusahaan perkebunan sawit dapat mendaftarkan kepada lima LS tersebut untuk memperoleh sertifikasi ISPO tersebut. ISPO bersifat wajib yang diharapkan seluruh perkebunan sawit di Indonesia sudah memiliki sertifikat tersebut pada 31 Desember 2014.

Negara tujuan utama ekspor CPO Indonesia pada tahun lalu diduduki India 5,3 juta ton atau 32,5% diikuti China 2,2 juta ton (13,3%), dan sisanya Belanda, Italia, Bangladesh, dan negara lainnya.

Kontribusi minyak sawit Indonesia dalam memasok minyak sayur ke pasar dunia cukup besar yaitu 15,1%, sedangkan pangsa produksi minyak sawit Idonesia terhadap produksi minyak dunia sekitar 45%. (ea)

Sumber : bisnis.com

Jakarta

Sekretaris Kementerian BUMN, Wahyu Hidayat mengungkapkan KKE ini tidak hanya dapat meningkatkan kinerja pada perusahaan BUMN. Tetapi juga sebagai sistem pengelolaan dan pengendalian kinerja BUMN.

“Pengendalian kinerja BUMN berbasis KKE ini diadopsi dari Malcolm Bridge Criteria Performance Excellence,” ungkap Wahyu di acara Sosialisasi KKE di Jakarta, Senin (14/5/12).

Terdapat 11 Nilai Inti dan Konsep yang mendasari KKE BUMN. Ke-11 kriteria itu adalah dalah kepemimpinan yang komisioner, keunggulan yang didorong oleh pelanggan, pembelajaran organisasi individu, pengharkatan tenaga kerja dan mitra, kecekatan, fokus pada masa depan, manajemen inovasi, manajemen berdasarkan fakta, tanggung jawab kemasyarakatan, fokus pada hasil dan penciptaan nilai, perspektif kesisteman.

Lebih lanjut, Wahyu mengungkapkan KKE ini dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja perusahaan plat merah ini, agar nantinya dapat diketahui dimana posisi kinerja BUMN dengan perusahaan kelas dunia.

“Dan juga bisa digunakan sebagai panduan dalam mengelola perusahaan,” jelasnya.

Wahyu juga mengungkapkan peluang BUMN untuk menjadi perusahaan yang dapat bersaing dengan perusahaan lokal atau perusahaan kelas dunia sangatlah besar dengan persyaratan perusahaan BUMN mampu secara kokoh dan powerful bersaing dengan perushaaan kelas dunia.

Sumber : detik.com

MUSLUB III dengan tema “Totalitas produktivitas menuju perusahaan sehat, karyawan sejahtera,” meng-agendakan diantaranya perubahan susunan kepengurusan dan pemilihan ketua umum untuk periode 2012 - 2017.

Rencananya pelaksanaan Muslub ini akan dibuka pada pukul 09.00 WIB dan akan dihadiri langsung oleh seluruh Direksi PTPN VI (Persero) dan Kadisnakertrans Sumatera barat serta 3 orang pengurus dari masing-masing perwakilan SPBUN seluruh unit usaha PTP Nusantara VI (Persero).

“Itu rahasia, tak etis kalau saya sebutkan sekarang,” kata dia seusai memeriksa lokasi produksi Pabrik Gula Madukismo, Kasihan, Bantul, pada Ahad, 13 Mei 2012.

Dia menyatakan enggan menyebut BUMN sasarannya karena merasa itu bisa berdampak negatif pada iklim usaha banyak BUMN. Dia memilih merahasiakannya agar proses pemantauan lebih efektif.

Dahlan mengatakan tahun ini Kementerian BUMN akan terus melanjutkan perombakan direksi di beberapa perusahaan pelat merah. Menurut dia masih banyak perusahaan milik negara dengan kinerja jauh dari maksimal, sehingga perombakan manajemen tetap menjadi agenda utama kementeriannya tahun ini. “Masih ada beberapa BUMN,” ujar dia.

Dahlan mengaku tak suka menyebut agenda pengawasan manajemen perusahaan milik negara ini dengan istilah perombakan. Kata dia sebutan yang lebih tepat adalah evaluasi kinerja manajemen BUMN. “Jangan katakan pencopotan atau perombakan direksi, tapi ini evaluasi kinerja,” dia menuturkan.

Sumber : Tempo.Co

Staf Ahli Menteri BUMN Bagus Rumbogo pada pembukaan Seminar Nasional dan Rakernas Ke-3 Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN, Bagus Rumbogo di Surabaya, Kamis, mengatakan perusahaan hendaknya dijadikan rumah bersama, bukan sekadar meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarga, tetapi juga menjadi pilar perekonomian negara.

Bagus Rumbogo lalu memaparkan tujuan pembentukan BUMN berdasarkan peraturan perundangan. BUMN diharapkan menjadi sumber penerimaan negara dan menjadi perintis bagi kegiatan yang belum bisa dilakukan oleh swasta dan koperasi.

Bagus yang hadir mewakili Menteri BUMN Dahlan Iskan mengharapkan BUMN menjadi juara di tingkat regional dan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional dan mampu bersaing dengan swasta.

Sebelumnya Wagub Jatim,Saifullah Yusuf dalam sambutannya mengatakan BUMN merupakan “tangan kiri “pemerintah, karena tangan kanannya adalah APBN. Namun, di sisi lain dia menyatakan tidak habis fikir mengapa ada BUMN dan BUMD yang rugi bahkan terancam bangkrut dan menunggu uluran tangan dari APBN dan APBD.

“Saya tidak habis fikir, kok, ada BUMN dan BUMD seperti itu, setiap tahun mengharapkan uluran dari APBN dan APBD,” kata Saifullah lalu disambut tawa sebagian peserta yang hadir.

Pada bagian lain dia menyatakan BUMN diharapkan menjadi penyeimbang bagi perekonomian Indonesia, juga bagi perekonomian daerah. Karena itu perusahaan milik negara itu harus sehat dan produktif.

Sementara anggota Dewan Pengawas FSP BUMN Junijo Yahya mengingatkan serikat pekerja BUMN agar memiliki patriotisme dalam bekerja. Dia mengajak peserta seminar untuk mengenang asal mula berdirinya BUMN yang sebagian diantaranya didirikan sebelum Indonesia merdeka dan ada juga yang direbut dengan pengorbanan darah dan jiwa.

Dia mengajak pekerja BUMN untuk menjaga dan membesarkan BUMN tidak hanya karena akan memberi kesejahteraan bagi pekerjanya tetapi nilai strategisnya sebagai perusahaan negara yang memberi kemaslahatan bagi bangsa Indonesia.
(T.E007/A011)

Sumber : antaranews.com

Lampu penerang, pendingin ruangan (AC) dan lift dihidupkan setiap hari mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB, kata Dahlan di Jakarta, Kamis.

Instruksi ini dikeluarkan dalam Surat Edaran Nomor: SE-01/S.MBU.3/2012. Penghematan listrik sehubungan dengan kebijakan program penghematan energi yang diinstruksikan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011.

“Kami memohon kepada seluruh pejabat dan pegawai yang berkantor di Kementerian BUMN untuk berpartisipasi aktif dalam penghematan energi, dengan mematikan aliran listrik untuk lampu penerangan ruangan, komputer/monitor, televisi, AC, peralatan yang menggunakan listrik, serta mematikan keran air bila selesai digunakan,” kata Dahlan saat ditemui di kantor Kementerian BUMN.

Ia menyarankan bagi pegawai yang bekerja lembur di luar pukul 06.00-18.00 WIB atau di hari libur agar memberitahukan kepada bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Kementerian BUMN.

Pengawasan akan dilakukan oleh PT PP Dirganeka, selaku pengelola gedung Kementerian BUMN. Berdasarkan pengamatan ANTARA, ada beberapa instansi yang berkantor di gedung Kementerian BUMN, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Perekonomian, serta Kementerian Lingkungan Hidup.

Akan menyusul PT Perusahaan Pengelola Aset Persero dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Dahlan juga mengharapkan BUMN dapat menghemat penggunaan listrik demi mengurangi konsumsi BBM. Saat ini, pihaknya tengah meminta perusahaan pelat merah untuk melaporkan tagihan listrik.

Menurut Dahlan, permintaan tagihan listrik ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pemakaian listrik oleh BUMN. Bila penggunaannya besar, maka BUMN diminta untuk melakukan penghematan serta menetapkan berapa anggaran BUMN untuk membayar listrik.

Mantan direktur utama PLN Persero ini juga mengakui penghematan listrik terbesar terjadi pada pukul 16.00-22.00 WIB.
(T.KR-SSB/S004)

Sumber : antaranews.com