Berita

APKASINDO Minta Pemerintah Revisi Permen Ekosistem Gambut

IT Team | Senin, 07 Agustus 2017 - 10:14:43 WIB | dibaca: 123 pembaca

Jakarta, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia meminta pemerintah melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri (Permen) Kementerian Hidup dan kehutanan (LHK) nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut.

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasido) Asmar Aryad di Jakarta, Minggu (6/8/2017) mengatakan, Permen tersebut berpotensi mengganggu kemandirian ekonomi nasional akibat berkurangnya luasan perkebunan sawit rakyat yang telah ada sejak ratusan tahun lalu.

Menurut dia, penerapan Permen kontroversial itu mempunyai dampak ganda yang berakhirnya pada hancurnya kemandirian ekonomi nasional.

"Ini lonceng kematian bagi perkebunan sawit rakyat. Bakal terjadi turunnya pendapatan asli daerah, meningkatnya pengangguran, serta beragam konflik sosial. Ini permen tidak menunjukkan keberpihakan pada rakyat," kata dia.

Sejak ratusan tahun lalu, tambahnya, lebih dari 60 persen konsesinya berada di lahan gambut, karena terbatasnya lahan mineral, namun kini, petani akan direlokasi ke mana.

"Apakah lahan mineral yang dijanjikan pemerintah ada dan di mana lokasinya. Atau mereka akan direlokasi ke Kalimantan atau Papua. Kalau iya, bagaimana caranya. Apakah aturan itu, tidak akan menimbulkan persoalan dan gejolak ekonomi di daerah?" katanya.

Asmar menyayangkan, pemerintah banyak menerbitkan peraturan yang kontraproduktif dengan kementerian lain daripada membina rakyat misalnya pada 2009, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 14/permentan/pl.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit yang memperboleh gambut dibawah 3 meter bisa diupayakan, namun kini KLHK menerbitkan aturan pengelolaan lahan gambut.

"Ini membingungkan rakyat. Pemerintah perlu instropeksi diri," katanya.

Senada dengan itu Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) SAMADE (Sawitku Masa Depanku) Sumatera Utara Tolen Ketaren menyatakan, dampak terbesar pemberlakukan permen tersebut, adalah turunnya ekonomi dan pendapatan masyarakat.

Saat ini, tambahnya, penanaman sawit masih menjadi pilihan masyarakat karena usaha alternatif yang disarankan berbagai pihak termasuk pemerintah belum tentu hasilnya.

"Atau mungkin pernah dilakukan masyarakat di sekitar lingkungan gambut, namun hasilnya sangat rendah, sehingga sawit tetap menjadi pilihan rakyat," katanya seperti dilansir Antara.

Dia menegaskan, pemerintah perlu membimbing masyarakat untuk menanam beragam komoditas termasuk sawit serta menerapkan pemanfaatan gambut ramah lingkungan untuk perbaikan ekonomi rakyat.

Saat ini, perkebunan sawit rakyat di Sumatera Utara telah berkembang. Ada fasilitas jalan yang memadai di seluruh pelosok sehingga hasil panen terjamin kualitasnya.

"Ini merupakan bagian keberhasilan dari program petani rakyat yang perlu diapresiasi," katanya.

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Riau Sofyan Harahap menilai, aturan itu bisa menimbulkan banyak persoalan baru seperti pengangguran.

Oleh karena itu dia mengharapkan, pemerintah merevisi permen Nomor 15/2017 tentang tata cara pengukuran muka air tanah di titik penaatan ekosistem gambut.

"Aturan itu sebaiknya direvisi dengan kisaran antara 50-70 cm. Jika dipaksakan, seluruh petani sawit di Riau pasti berurusan dengan hukum karena aturan itu bisa mungkin diberlakukan," kata dia.

Sedang Ketua Umum Forum Tani Indonesia (Fortani) Wayan Supadno mengharapkan, perkebunan sawit rakyat yang sudah dibebani izin atau telah ada sejak ratusan tahun lalu, sebaiknya tidak diganggu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : INDUSTRY.CO.ID





Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)